SPNCI Perjuangkan Hak Di meja Hijau

Indra Kurniawan

SPNCI telah resmi mengantongi realis panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2017 atas gugatan perselisihan hak yang telah didaftarkan sebelumnya.

“Ya, kami telah menerima panggilan sidang dari PN Jakarta Pusat, dan sidang pertama akan di gelar pada tanggal 14 Maret 2017 mendatang,” kata, Ketua Umum SPCNI, Indra Kurniawan, Rabu (1/2/2017) di Garut.

Menurutnya, SPNCI membuktikan, kebulatan tekad pekerja dalam menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan perusahaan dalam aksi korporasi yang telah dilakukan.

Langkah tersebut  menunjukan pada khalayak bahwa aksi korporasi tidak boleh dilakukan dengan semena-mena apalagi mengorbankan hak pekerja.

“Sebagai tanda dukungan penuh dari pekerja, SPNCI akan menggerahkan pekerja Geothermal Gunung Salak dan Darajat untuk menghadiri pengadilan hubungan industrial yang akan dilangsungkan di Jalan Bungur Besar Raya Jakarta Pusat,” paparnya.

Indra menyebutkan, langkah hukum yang diambil oleh SPNCI berdasarkan desakan dan keresahan pekerja yang sesuai dengan konstitusi di negeri ini, pihaknya berharap di pengadilan nanti keadilan didapatkan untuk kemaslahatan pekerja.

“Kasus ini mencuat, sejak pengumuman rencana penjualan asset geothermal milik Chevron di Gunung Salak Sukabumi dan Darajat Garut pada awal 2016,” terangnya.

Lebih jauh Indra mengatakn, perselisihan ketenaga kerjaan semakin memanas hingga pengumuman pembeli, Star Consortium, pada akhir Desember 2016. Proses mediasi oleh Kementrian Tenaga Kerja RI menjumpai titik akhir tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak.

Masih kata Indra, tanggal 18 Januari 2017 Direktorat Jendral Hubungan Industrial Kemnaker RI telah mengeluarkan risalah anjuran berisikan tanggapan SPNCI yang setuju dengan seluruh anjuran yang dikeluarkan.

Namun, Kata Indra, perusahaan CGI dan CGS, hanya menyetujui 4 hal dari 7 hal yang menjadi anjuran Kemnaker RI.

“Anjuran yang disetujui perusahaan hanya mencakup keberlangsungan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan serta tidak mengurangi hak pekerja, yang selama ini diterima, setelah proses divestasi. Chevron tidak setuju dengan anjuran pembayaran kompensasi PHK dan melanjutkan bekerja dengan masa kerja nol,” paparnya.

Menurutnya, fengan perbedaan tanggapan ini, Kemnaker RI mempersilahkan pihak-pihak yang tidak puas untuk mencatatkan perselisihan ini untuk diproses di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

(Van)