Baznas : Disdik Paling Kecil Bayar Zakat

RADIO RUGERI – Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Garut terus melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang belum mau membayar zakat, menurut Ketua BAZNAS Garut Rd H Aas Kosasih, pihaknya saat ini terus melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendorong agar melakukan pembayaran zakat.

“Saat ini kesadaran masyarakat masih kurang terkait kewajiban membayar zakat. Dalam hal ini, kami tidak dapat menekan karena belum adanya sanksi bagi mereka khususnya yang tidak membayar zakat,” jelasnya saat di temui wartawan di aula kantor Baznas Jumat (29/9/17).

Rd Aas menambahkan, zakat itu berbeda dengan pajak, kalau pajak ada undang-undang yang mengatur dan mereka yang tidak bayar pajak akan dikenakan sanksi tegas.

“Isi dalam undang-undang Nomor 23 tentang zakat tidak mengatur adanya sanksi, oleh karena itu dalam waktu dekat ini, BAZNAS Nasional akan membahas revisi mengenai undang-Undang tentang zakat,” ujarnya.

Pihak Baznas berharap, semoga undang-undang ini memberi manfaat bagi para pembayar zakat, sementara saat ini nilai pendapatan zakat di Kabupaten Garut masih minim yakni berkisar Rp 300 juta per bulan, ujarnya.

Lebih jauh Aas Kosasih menjelaskan, jumlah zakat yang paling besar di tingkat SKPD yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut yakni Kementrian Agama, Dinas Kesehatan dan PUPR. Sementara Dinas Pendidikan walau paling banyak PNSnya namun zakatnya sangat minim, padahal jumlah PNS ada 70 persen di Dinas Pendidikan.

Dari Disdik Garut pembayaran zakatnya hanya Rp 18 juta per bulan, sementara SKPD lain berada diantara pembayaran sekitar Rp 30 juta. Maka oleh karena itu Dinas Pendidikan ini harus kita dorong agar tingkat kesadaranya bisa tumbuh sehingga akan sadar bahwa pentingnya membayar zakat, Tutupnya.
(Yusef)