Pembangunan Desa Tidak Jelas Warga Ontrog Kades

0
16

RADIO RUGERI – Diduga melakukan penyalahgunaan anggaran, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, mendatangi Kepala Desa yang kebetulan sedang rapat bersama unsur lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan perangkat desa.

Muhamad Aryo sebagai Tokoh masyarakat setempat bersama warga mempertanyakan kejelasan pembangunan Pos yandu yang menghabiskan anggaran hingga Rp. 81 juta. Sementara fisik bangunan dinilai tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selain pembangunan Pos yandu, warga pun meminta transparansi anggaran dalam pembangunan rehab Desa dan Pembangunan Insfrastruktur lainnya.

“Kami mendengar kalau Kepala Desa mendapat teguran dari dinas pemberdayaan untuk terkait pembangunan posyandu. Ini memperkuat dugaan kami bahwa pembangunan pos yandu tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan,” Senin (09/10).

Hal tersebut menyebabkan warga merasa malu, termasuk yang semula adalah para pendukung Kepala Desa tersebut. Pengelolaan anggaran desa yang dianggap amburadul berdampak pada kinerja yang tidak baik, bahkan cenderung tiap pelaksanaan pembangunan tak pernah tuntas.

“Ini bentuk kepedulian kami terhadap Kepala Desa, jika dibiarkan bisa bermasalah dengan hukum. Kecuali kalau Kepala Desa mau pasang badan, silahkan tunggu akibatnya,” clotehan warga saat demo.

Sementara Kepala Desa Mekarsari, Juhdi Yudiantara menyebutkan penggunaan anggaran untuk pembangunan ada mekanismenya. Secara teknis telah ditunjuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) sebagai pelaksana dan pendamping desa yang melakukan pendampingan. Maka anggaran itu tidak kepala desa yang menjalankannya.

“Memang kami mendapat teguran dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Garut. Tapi kami akan memperbaiki yang dianggap kurang,” akunya.

Dilain pihak, Anggota BPD Mekarsari, Drs. Jamiludin mengatakan jika ada kekeliruan dalam penggunaan anggaran, maka harus diselesaikan dan dipertanggung jawabkan.

“Berapapun anggaran yang terpakai tidak sesuai dengan ketentuan harus dikembalikan. Jika merasa salah, yah pertanggungjawabkan,” ujarnya.

Demikian pula disampaikan Ketua BPD, Tata E. Ansorie, meminta Kepala Desa untuk mengevaluasi kinerja seluruh pembangunan yang sudah dijalankan.

“Persoalan ada di SDM (Sumber Daya Manusia). Aliran dana yang semakin besar ke desa, harus diimbangi dengan kemampuan pengelolaannya. Hak masyarakat mengetahui penyerapan anggaran, maka jangan main-main dalam penggunaannya,” tegasnya.

Sejak lama warga telah mencium kebokbrokan Pemerintah Desa Mekarsari dalam penggunaan anggaran. Bahkan disinyalir borosnya anggaran karena adanya Harian Ongkos Kerja (HOK) kerap dimainkan oleh Kepala Desa dan Ketua LPM, sehingga terjadi markup pengeluaran.
(Evan/red)

LEAVE A REPLY