Pemkab Garut, Siapkan Anggaran Rp. 5 Milyar untuk bencana

0
49

RADIO RUGERI – Memasuki musim penghujan 18 Kecamatan di kabupaten Garut, Jawa Barat masuk kategori siaga satu, Bupati Garut Rudy Gunawan, mengatakan bahwa daerah yang terbilang rawan bencana dengan kewaspadaan tingkat tinggi, namun lembaganya telah menerapkan mitigasi bencana di hampir seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Garut, Senin (09/10/2017).

“Secara teknis kamis ini, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak, untuk mengimplementasi zona mana saja yang akan menjadi prioritas,” Ungkap Rudy usai apel gabungan di lapangan Setda Garut,

Rudy menambahkan Masuknya musim hujan, memang menjadi ancaman, bagi warga Garut yang termasuk dalam wilayah dengan kategori ancaman bencana terbanyak kedua secara nasional. Namun, adanya mitigasi bencana serta kesigapan semua pihak termasuk masyarakat di sekitar zona bencana, menyebabkan hal itu bukan hal yang harus dipersoalkan.

Bahkan untuk mendukung teknis dan kinerja di lapangan, Pemkab Garut telah menyiapkan
anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) hingga Rp 5 miliar untuk menanggulangi bencana alam terutama memasuki musim penghujan ini.

” Makanya saya minta masyarakat tetap selalu waspada, saat ini kami menyiapkan, Rp. 8 miliar, namun yang Rp. 3 miliar sudah digunakan, jadi sisanya Rp. 5 milyar,” kata dia.

Untuk mengantisipasi ancaman bahaya longsor yang setiap saat mengintai dan berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur masyarakat. Lembaganya telah menerjunkan tiga alat berat yang setiap saat yang siap digunakan.

“Ada tiga alat berat yang sudah disebar, pertama untuk daerah Singajaya dan Cihurip, kedua di daerah Pameungpeuk, ketiga di Cisompet”.

Sedangkan Kalak BPBD Garut Dadi Jakaria mengakui, masuknya musim hujan menyebabkan BPBD siaga terus menerima informasi adanya bencana dari masyarakat.

“Kami siap melaksanakan apa yang diperintahkan pak Bupati, apalagi saat ini dalam cuaca yang ekstrem,” kata dia.

Namun untuk mewujudkan respon cepat tanggap yang diharapkan pemda Garut, lembaganya mengakui kekurangan sumber daya manusia di lapangan pasalnya PNS dan ASN hanya 28 orang.

“Tidak bisa kita siagakan di setiap tempat karena PNS atau ASN kita hanya 28 orang, dan sisanya dibantu non PNS, sehingga kami kesulitan dan tidak bisa disiagakan di seluruh titik bencana,”.

Hingga tahun lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, dari total 494 kabupaten dan kota se-Indonesia. Tiga wilayah di Jawa Barat memiliki ancaman bencana paling tinggi, posisi pertama kabupaten Garut, disusul Sukabumi dan Tasikmalaya.
(Yusef)

LEAVE A REPLY