KPI Kab. Garut Adakan Lounching Komunitas Pencegahan dan Penanganan Trafficking 2017

RADIO RUGERI – Human traffiking atau biasa dikenal sebagai bentuk perbudakan modern bahkan menjadi industri paling menguntungkan dibandingkan kejahatan trans nasional terorganisasi lainnya, dengan adanya hal tersebut diperlukan pencegahan agar perkembangan perdagangan manusia di daerah tidak terjadi.

Walaupun di Kabupaten Garut masih sedikit bahkan bisa dihitung dengan jari, namun hal tersebut menjadi sorotan lembaga ini dengan menyoroti kasus-kasus yang menyangkut martabat perempuan.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Garut melaksanakan Lounching Komunitas Pencegahan dan Penanganan Trafficking 2017 dan Seminar bertema “Peran Perempuan dan Remaja Desa Pendesaan Dalam Pencegahan Traffiking Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Desa di Kabupaten Garut” di Aula Gedung Pendopo Kabuapten Garut, Kamis (16/11/17).
Risna di disela-sela acara mengungkapakan, Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, kasus traffiking di tahun 2010 ada 109 kasus, tahun 2011 ada 55 kasus, tahun 2012 ada 36 kasus, tahun 2013 ada 27 kasus, tahun 2014 ada 20 kasus, tahun 2015 ada 29 kasus dan tahun 2016 ada 7 kasus.

“Kalo dilihat dari data memang jumlahnya fluktuatif, rata-rata 43 kasus traffiking terjadi setiap tahun. Traffiking merupakan persoalan komplek yang harus mendapat penanganan serius dan berkesinambungan”.

Bahkan menurut rina, pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah ms gesahkan kebijakan untuk pemberantasan traffiking atau perdagangan orang melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Risna yang menjabat sebagai Sekretaris Cabang Kabupatrn Garut melanjutkan, dengan tujuan membangun kapasitas dan pehamaman masyarakat pedesaan agar memiliki pengetahuan sehingga mampu terlibat dan berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan traffiking. Program ini juga, kata Risna, bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam di wilayahnya.

“Melalui peningkatan ekonomi maka tiap keluarga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari pengelolaan potensi sekitar. Dari program ini diharapkan ada peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan khususnya perempuan dan remaja sehingga masyarakat tidak perlu bekerja keluar kota atau negeri untuk mencegah terjadinya traffiking,” Tukasnya.
(Evan/red)